uu tentang plasma sawit. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. uu tentang plasma sawit

492 hektare—jika dihitung dari 20% dari luas perkebunan sawit skala besar 2020, yang mencapai 8. Apa Dampak UU Rantai Suplai Uni Eropa bagi Petani Sawit? 12. Omnibus Law alias UU Cipta Kerja disahkan DPR saat konflik lahan antara masyarakat adat melawan pemerintah dan perusahaan masih berlangsung di berbagai. PP yang terdiri atas 237 Pasal ini. tentang perubahan kedua atas peraturan menteri pertanian nomor 07 tahun 2019 tentang pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pertanian republik indonesia, menimbang : a. dalam bentuk kemitraan sistem inti plasma, bagi hasil dan bentuk lainnya. Pemanggilan paksa hingga ancaman penetapan tersangka merupakan salah satu cara dari beragam modus dalam membungkam masyarakat adat dan merebut 'paksa' tanah di konflik agraria, khususnya. Ini seringkali terjadi dikarenakan perbedaan peta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Final, Tak Bangun Plasma Ijin Dicabut! perkebunannews-perusahaan-sawit-tahan-sertfikat-petani. Berdasarkan yurisprudensi, perlu kiranya melihat kembali Putusan MK No. 39/2014 tentang Perkebunan telah mengamanatkan kewajiban pola 80% (perusahaan inti) dan 20% (plasma) tersebut. Jika “dipaksa membangun”, lanjut Eddy, perusahaan akan melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Investigasi yang dilakukan oleh BBC, The Gecko Project, dan Mongabay menemukan bahwa masyarakat berpotensi kehilangan triliunan rupiah setiap tahun, karena perusahaan sawit gagal memenuhi. Saat ini, perusahaan telah bermitra dengan 30. “Contoh dalam teknis. UU No. (2) Perjanjian dibuat dengan memperhatikan kepentingan. Pada 2007, perusahaan perkebunan inti diwajibkan membangun plasma dengan menyisihkan 20% luas HGU mereka. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 UU Perkebunan. remajaan Sawit Rakyat (PSR) di Sumatera Selatan (Sumsel), di mana yang lebih dominan memperoleh PSR adalah Plasma Perusahaan, ketimbang Petani Sawit Mandiri. 39. Akan tetapi, Omnibus law itu tidak mengatur mengenai penangguhan pemberian izin baru pada perkebunan kelapa sawit. Pasal 55 UU Perkebunan menyatakan: Setiap Orang secara tidak sah dilarang: mengerjakan, menggunakan,. com - Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena telah mendengarkan aspirasi mereka terkait usulan penghapusan tindakan pidana penggunaan lahan yang tak berizin di dalam kawasan hutan. Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Papua menyebutkan, hingga Agustus 2022, ada sekitar 15. remajaan Sawit Rakyat (PSR) di Sumatera Selatan (Sumsel), di mana yang lebih dominan memperoleh PSR adalah Plasma Perusahaan, ketimbang Petani Sawit Mandiri. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka. Pemerintah telah menerbitkan UU Perkebunan No. Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa SawitJAKARTA, KOMPAS. Hal ini ditegaskan Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono, dalam sosialisasi implementasi UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan PP 24 tahun 2021 di Polda Riau. Sertifikat tanah adalah Pekebun LEGALITAS KEBUN PLASMA Legalitas dan Pengelolaan Kebun Plasma. Metode Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (field reseach). “Jadi swasta yang membangun kebun sebelum tahun 2007 itu tidak wajib membangun kebun plasma, karena memang tidak ada aturan yang mewajibkannya. Pada UU No. Terlepas dari berbagai kritik dari kalangan LSM tentang lemahnya komitmen terladap isu HAM dan. Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Ini seringkali terjadi dikarenakan perbedaan peta. Jurnal Ilmu Lingkungan (2019), 17. Peremajaan Kebun Plasma Kelapa Sawit adalah Peremajaan kebun petani plasma pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang mulai ditanam sekitar tahun 1980-an, yang secara teknis sudah tidak produktif dan perlu diremajakan. . 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. "Ini kita tidak bisa membangun plasma karena areal plasma itu ada di kawasan hutan," kata Eddy Martono dari GAPKI menirukan laporan perusahaan sawit anggota GAPKI kepada organisasinya. Bahkan, dewan meminta agar aturan pungutan US$ 50/ton CPO dan US$ 30/ton sawit olahan dicabut. Jika merujuk pada Undang – Undang (UU) No 39 Tahun 2014. Di seluruh Indonesia, setelah 2007, satu atap menjadi salah satu. Bahkan terang Sarjono lebih dalam, landasan hukum dari Perda plasma yaitu UU. Bidang. Keberadaan koperasi saat ini rnen-iadi perhatian utama oleh pemerintah' sebagai tindak lanjui dan Pasal 33 (1) UUD 1945 yang menyatakan bahu'a "Perekonomian disusUn sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan", untttL merealisasikannya dapat dilihat dari Undang - Undang No. area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, [ANALISIS KEMITRAAN PETANI PLASMA KELAPA SAWIT PADA PT. UU No. bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pengembangan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, perlu dilakukan perubahan atas. Sementara angka 23 pada Pasal 1 UU Migas sebelumnya pun dihapus di UU Ciptaker ini. Cara budidaya yang baik (GAP) dan Cara pengolahan yang baikDasar hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan perlu diganti, agar dapat memenuhi perubahan paradigma. 5 , Jl. com - Moratorium kelapa sawit sedang dalam ketidakpastian karena berlakunya UU Cipta Kerja (Omnibus law), dan hal ini dikhawatirkan akan membuka celah adanya perizinan baru perkebunan sawit serta lepas dari jeratan hukum. Implementasi Undang-Undang Perkebunan dalam Penanganan Pencurian Hasil Kebun Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polres Langkat. pada. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Hak Guna Usaha atau HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara, dalam jangka waktu tertentu. Komposisi Penyertaan Modal Asing . Peraturan Presiden. sawit plasma. area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau b. UU No 12 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada 2017. Pelaksanaannya pun diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono, mengatakan UU No. BPDPKS dan IPB University Sosialisasi Manfaat Minyak Makan Merah untuk UKMK. Pola. Melalui PP No. Permentan no 98. Apabila moratorium sawit resmi diperpanjang, maka berbagai permasalahan tersebut membutuhkan penguatan hukum. 1. SAMARINDA-Sistem kemitraan usaha inti plasma bagi petani sawit di Kaltim merupakan upaya untuk mensejahterakan petani. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya dalam kaitannya dengan penyelesaian legalitas perkebunan kelapa sawit, sebenarnya telah memberikan dukungan kuat dalam. Dengan. Berdasarkan Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang No. 188. Dari sisi regulasi investasi pun para pengusaha sawit terlindungi dengan berbagai kebijakan. Pembukaan lahan tersebut dilakukan oleh perusahaan intimenggunakan alat berat seperti excavator. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. 66/2018 yang di antaranya adalah untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit. Penjelasan undang-undang Nomor 9 tahun 1997 tentang kemitraan memuat tentang definisi mengenai kemitraan inti plasma tersebut, yaitu: Universitas Indonesia Masalah hukum. Pembukaan lahan tersebut dilakukan oleh perusahaan intimenggunakan alat berat seperti excavator. tinjauan hukum islam terhadap sistem bagi hasil dari lahan plasma sawit (studi kasus pada koperasi mitra behaum di kecamatan kotawaringin lama kabupaten kotawaringin. 01 November 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kali ini saya akan membahas mengenai Contoh Perjanjian Kerjasama Kemitraan Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit. Mengingat: Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG. Berbagai aturan turunan UU Cipta Kerja dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di atas. Memang, definisi ini sama seperti yang tertuang dalam UU No. Potensi pajak perkebunan sawit sangat besar. Selain memastikan keberlanjutan suplai produksi kelapa sawit, dalam kemitraan ini Asian Agri juga turut berkontribusi untuk meningkatkan standar hidup petani dengan meningkatkan hasil produksi perkebunan mereka yang. Dalam Pasal 15 jelas dikatakan bahwa aturan itu tidak berpihak kepada masyarakat yang tidak mempunyai lahan karena. 39 Tahun 2014 yang diubah oleh ketentuan dalam Pasal 29 UU No. Di dalamya diatur mengenai pedoman yang menjadi dasar untuk mendorong usaha perkebunan kelapa sawit memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundangundangan. Ada juga kendala yang selama ini. Definisi. tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran. HARI PERKEBUNAN-Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah membuat Peraturan Daerah yang mewajibkan perusahaan perkebunan membangun plasma minimal 20% dari lahan yang ditanaminya. Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dilarang : menyerahkan pemanfaatan Tanah hak guna usaha kepada pihak lain, kecuali dalam hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan; mengurung atau menutup pekarangan atau bidang Tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air; membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara. terkait lainnya yang meliputi pengadaan proyek kebun plasma di atas lahan masyarakat atau penyediaan lahan perusahaan yang dikelola oleh. Ada sekitar 5. 858,30 hektar pada tahun 2020, dengan rincian Riau pada tahun 2020 mempunyai lahan. "Kita akan buat raperda tentang plasma. Psl 1 ayat 1. Subjek. 19 tahun 2011 tentang Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) (Hutabarat, S. 850,75 hektar kebun plasma di seluruh Papua. 39/2014 tentang Perkebunan yang digugat Koalisi LSM. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit. Nampaknya, lewat UU Cipta Kerja Tahun 2020, pemerintah benar-benar akan menyelesaikan persoalan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatkelapa sawit termasuk dalam komoditas prioritas utama untuk diunggulkan. catatan : Peraturan turunan dari ketentuan Pasal 28 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja. meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit; b. ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI PERKEBUNAN (UU No. Perpres 57/2023 itu mewajibkan semua perusahaan sawit dan perusahaan lainnya, sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 2,. Sebanyak 53 kepala desa (kades) dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Kabupaten Seruyan memimpin aksi. 25 Mei 2022. Padahal jika dihitung 20% dari luas perkebunan sawit skala besar pada 2020 yang mencapai 8. Pi menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit atau perkebunan lainnya berkewajiban alokasikan lahan bagi petani rakyat seluas 20% yang berada diluar hak guna usaha (. 000 hektare dan maksimum 100 ribu hektare. Publikasi Siaran Pers Pemerintah Terus. Petani sawit justru kian dipersulit pemerintah dengan adanya PP ini. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas penerbitan buku ini, semoga memberikan manfaat untuk mewujudkan kejayaan. Pemerintah juga telah mencantumkan ketentuan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dalam UU Perkebunan No. “Baru di UU 39/2014 tentang Perkebunan diatur minimal 20% dari areal plasma yang diusahakan,” jelasnya. 98 Tahun 2013 dan Permen Kepala ATR No. Keluarnya resolusi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi produk kelapa sawit Indonesia, terutama yang akan memasuki pasar UE. Sekjen Apkasindo Asmar Arsjad menegaskan sudah sejak lama Apkasindo menginginkan adanya revisi terhadap. 110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit; 37. Anda dapat melihat lebih lanjut mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20/2008, UU No. Kalau tidak memberikan plasma minimal 20 persen, ya tidak usah diterbitkan lagi izin. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/OT. 20 Tahun 2008 menjadi hanya. Rigunas Agri Utama yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam melakukan pengambilan data dan informasi sehubungan dengan. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. Namun perlu diingat, bahwa budidaya perkebunan kelapa sawit itu ada sejak penjajahan Belanda. Uni Eropa punya Undang-undang Produk Bebas Deforestasi (Deforestation Free Product) baru yang disetujui 6 Desember lalu. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Pasal58 1) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau. Perkebunan kelapa sawit. 39/tahun 2014 yang mencantumkan ketentuan mengenai pembangunan perkebunan berkelanjutan, yangintinya mewajibkan perusahaan untuk mengikuti standar pembangunan kebun kelapaDasar hukum mengenai jenis-jenis status tanah, termasuk HGU adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). InfoSAWIT, JAKARTA – Penyelesaian kebun sawit dalam kawasan hutan yang ditawarkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU C) bakal menimbulkan soal baru, terutama mengenai luas lahan yang dapat diselesaikan dalam strategi penataan kawasan hutan, yang mana dinyatakan dalam UU CK dibatasi maksimal 5 hektar. [15] explained, the Decree of the Minister of Agriculture (2007) states that business contract farming's are one of the efforts to develop modern agriculture oriented to agribusiness. Bengkalis, Humas DPRD - Ketua fraksi PKS yang juga anggota Komisi I DPRD Bengkalis Sanusi, SH, MH dan ketua komisi I Zuhandi, S. Sejumlah perusahaan produk konsumsi besar - dan sebuah perusahaan milik negara - mendapatkan minyak sawit dari perusahaan perkebunan yang dituduh mengingkari janji dan gagal memenuhi aturan plasma. MATERI POKOK PERATURAN. 398 ha. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT. (KPPU) harus turun tangan mengawasi pola kemitraan sektor perkebunan sawit sesuai yang diamanatkan UU. Pakar Hukum Kehutanan dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta, Dr Sadino, SH,. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Sejarah inti-plasma tidak terlepas dari upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia era 1970-an. Namun, bagi perusahaan yang membangun kebun di bawah 2007 tapi belum melakukan FPKM. 701. Oleh Irfan Bakhtiar*. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan UU sektoral terkait. 39. Siti Maninah, salah satu tetua Orang Rimba di Desa Tebing Tinggi, Sumatra Selatan menunjukkan buah sawit. Kontak Kami. Belum Tersedia. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. KEMENTERIAN Pertanian menegaskan bahwa kewajiban alokasi lahan milik pengusaha sawit bagi petani rakyat seluas 20% merupakan lahan yang berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah dimiliki. Tipe Dokumen. 26 periode 5 – 11 Juli 2023, telah menyepakati harga sawit Riau umur 9 tahun naik Rp 28,34/Kg menjadi Rp 2. Aturan ini sebelumnya ada pada Pasal 18 ayat (2) UU No. BPDPKS dan Universitas Indonesia Kembangkan Potensi Santripreneur UKMK Sawit Go Global. PP ini mengatur mengenai Dana Bagi Hasil. com - Pemerintah melarang ekspor produk sawit bahan baku minyak goreng refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein dengan tiga kode Harmonized System (HS) mulai 28 April 2022. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. Rita Dihales memenangkan gugatan melawan PT Palmdale atas sengketa plasma sawit di Desa Teluk Bakung. Masyarakat berpotensi rugi triliunan rupiah setiap tahun karena perusahaan tidak taat hukum. Regulasi menyebut perusahaan perkebunan wajib menyediakan 20 persen dari total luas lahan, yang diizinkan oleh negara untuk dikelola, ke masyarakat melalui kebun plasma. Perusahaan mengabaikan alokasi lahan plasma, sehingga dapat mendorong sikap resisten masyarakat terhadap kehadiran perkebunan kelapa sawit. UU No. Pemerintah telah menerbitkan aturan turunan Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terkait penyelenggaraan kehutanan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 dan 24 Tahun 2021. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/ OT. Seperti angka 21 dan 22 Pasal 1 UU Migas ini diubah di UU Ciptaker ini. Pemerintah juga telah mencantumkan ketentuan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dalam UU Perkebunan No. Di daerah ini,. diantara Pabrik Kelapa Sawit perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT. perkebunannews-perusahaan-sawit-tahan-sertfikat-petani. Sebagai. Kehadiran UU yang menyederhanakan sekitar 76 aturan dan biasa disebut omnibus law ini bakal menyelamatkan pelaku keterlanjuran terutama investasi sawit di kawasan hutan. Dari informasi yang diterima InfoSAWIT, Jumat (24/2/2023), sebelumnya para petani Koperasi Penukal Lestari melakukan aksi unjukrasa di kawasan kebun sawit plasma di desa tersebut. UU No. pola plasma dan petani pola swadaya. Untuk itu KPPU, pada Senin (3/10/2022), telah memerintahkan PT STP untuk memenuhi. SANGATTA. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar, kemitraan inti-plasma direkomendasikan pemerintah melalui UU No. 90. 441,63/kg. Sejak awal pemerintah telah meletakan dasar-dasar kebijakan pengelolaan pembangunan nasional termasuk sektor perkebunan kelapa sawit. COM, MEDAN--Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendukung penuh revisi aturan perkebunan terutama luas, perizinan, dan kewajiban perusahaan untuk membangun kebun plasma.